Pagi tadi muncul pesan di hape saya dari grup WA Kepala Sekolah SD. Isinya adalah pertemuan Zoom yang diselenggarakan sore tadi, hari minggu, jam 15.30. Agendanya membicarakan pelaksanaan Gladi Bersih ANBK yang akan dilaksanakan besok. Timestamp di pesan WA tadi menunjukkan jam 3:01 AM (subuh). Pesan segera saya kirimkan ke grup WA tim Admin Smipa yang mempersiapkan hal-hal teknis ANBK.
Ini adalah pengalaman yang ketiga atau ke empat - sejauh saya ingat, bahwa kami harus menghadiri rapat di hari Sabtu atau Minggu, lengkap dengan undangan yang datang dalam waktu yang sangat singkat melalui WA, dengan catatan wajib dihadiri dan tidak boleh diwakilkan. Pertemuan ala Tahu Bulat pikir saya... Dadakan... Kalo tahu bulat lumayan enak, tapi kalau rapat dadakan, bukan di hari kerja, saya hanya bisa geleng-geleng kepala. Tapi ya apa boleh buat, kami tidak punya banyak pilihan. Pernah juga ada undangan Zoom Meeting di hari Minggu jam 19.30. Situasinya agak berbeda kalau di sekolah-sekolah negeri. Secara struktural mereka adalah atasan dan bawahan. Tentunya agak berbeda buat kami yang di sekolah swasta.
Hal-hal ini mulai banyak muncul di situasi pandemi. Sepertinya ada semacam eforia bahwa kalau segala hal bisa diselenggarakan secara daring, seakan-akan waktu kerja jadi lepas dari perhatian atau tidak lagi menjadi penting. Saat teknologi memudahkan banyak hal, ada hal-hal lain yang sepertinya lepas dari perhatian. Semua harus stand-by dan siap setiap saat. Yang memperparah, menurut saya adalah budaya orang sunda, wayahna... Kata-kata yang kerap disebutkan dalam situasi seperti ini. Kami di Semi Palar sangat berusaha bekerja terencana. Jadwal kerja terisi sejauh mungkin kami bisa. Yang jadi masalah adalah agenda-agenda dadakan seperti ini seringkali mengacaukan apa yang sudah direncanakan.
Mohon maaf kalau tulisan ini terbaca agak curhat, tapi demikianlah fakta-faktanya, dan ini jadi catatan saya hari ini.
Menurut saya sih kak, work ethics harus dibangun dengan lebih profesional. Dengan istilah "wajib dan tidak boleh diwakilkan" meunjukkan kesan power abused apalagi di luar jam kerja. Ini sih ga profesional sama sekali sebab seperti kak Andy katakan, "tidak ada pilihan". Sesuatu yang "tidak ada pilihan" dalam pekerjaan menunjukkan siatuasi kerja yang tidak sehat. Saya kok bacanya jadi tidak nyaman hehehe.. Itulah alasan saya melepaskan diri dari institusi pendidikan yang dikelola pemerintah, bukan isntitusinya sih tapi karena banyak personel nya yang tidak profesional. Ya contohnya yang kak Andy alami saat ini. Itu menunjukkan kemampuan me-"manage" -nya yang kurang mumpuni. Maaf bukan berusaha menyiram minyak di atas bara hehehe, seker=dar mengungkanpan uneg2 dari fakta yang menyedihkan.
Hi Jo, maaf belum merespon yang ini. Hahaha, yang ngomel-ngomel malah Jo... Tapi ya begitulah... Sebetulnya ini fakta yang menyedihkan ya. Tapi ya satu hal yang harus diterima. Tapi sejauh pengalaman sebetulnya kinerja kementrian semakin baik. Arahnya bagus dan cukup banyak terobosan yang coba dilakukan. Masalah personel di lapangan aja yang banyak belum siap... 😊
Lagipula karena sistem pengelolaan di Indonesia ini, mayoritas dari rekan-rekan yang duduk di Kementrian dan di Dinas Pendidikan Daerah mentalitasnya adalah birokrat - bukan pendidik. Itu yang saya amati setelah sekian belas tahun mengelola Semi Palar dan berinteraksi dengan kawan-kawan di Dinas Pendidikan. 🙏🏼