Bulan Agustus identik dengan bulan perayaan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, ijinkan saya menyajikan tulisan ini, sebagai pengingat bagi kita tentang gagasan tentang Bangsa Indonesia.

Ketika pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Sukarno (Bung Karno), sebagai anggota BPUPK (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan), mendapatkan kesempatan menyampaikan pandangannya untuk menjawab “tantangan” Ketua BPUPK (K.R.T Radjiman Wedjodiningrat) perihal: apa dasar negara dari Indonesia jika merdeka kelak?

Saat itulah Bung Karno terlebih dahulu memberikan pengertian tentang “Bangsa” dan “Bangsa Indonesia” sebelum berbicara tentang “dasar apa” yang cocok digunakan. Kata Bung Karno, Bangsa Indonesia itu bukanlah bangsa dalam pengertian ras. Juga bukan dalam pengertian suku. Juga tidak lengkap jika hanya diberikan pengertian seperti yang dikemukakan oleh Ernest Renan bahwa bangsa itu lahir karena adanya kehendak untuk bersatu; atau seperti pendapat Otto Bauer yang menyatakan bahwa bangsa itu terbentuk karena adanya persamaan karakter yang terbentuk oleh adanya persamaan nasib.

Bangsa Indonesia, menurut Bung Karno, melampaui semua pengertian suku, ras, agama dan ada kehendak untuk bersatu (Ernest Renan) dan adanya persamaan karakter yang terbentuk karena adanya persamaan nasib (Otto Bauer). Bangsa Indonesia itu juga memiliki syarat lain yaitu adanya persatuan dengan tanah air tempat dia hidup.

Bung Karno sangat menyadari kemajemukan Bangsa Indonesia yang terbentuk oleh komponen-komponen yang sangat beragam (agama, suku, ras, bahasa, daerah tempat tinggal, sub-kultur, dsb). Kenyataan inilah pertama-tama yang harus disadari sebelum tiba pada pertanyaan: dasar apa yang cocok digunakan sebagai landasan pendirian negara bagi bangsa yang memiliki keragaman atau kemajemukan demikian?

Itulah alasan mendasar mengapa Kebangsaan Indonesia menjadi titik tolak dalam pidato Bung Karno tentang dasar negara Pancasila. Sebab, Bung Karno menyadari, kekeliruan memahami “hakikat” Bangsa Indonesia yang majemuk itu (sehingga menyebabkan kekeliruan dalam memberikan dasar negara) akan berakibat pada terancamnya persatuan dan itu sama artinya dengan gagalnya usaha mendirikan negara.