Sepertinya saya melanggar apa yang saya tuliskan bahwa tulisan yang berjudul "Melangkahi Etika, Mengabaikan Moralitas" adalah tulisan saya yang terakhir terkait dinamika politik di Indonesia - secara khusus mengenai Pemilu 2024. 

Selepas pemilu saya memang menjauhkan diri dari berbagai konten perpolitikan. Jenuh juga sebetulnya. Hasilnya juga mengecewakan - memberikan gambaran besar betapa masyarakat Indonesia sangat mudah disetir dan dipengaruhi oleh berbagai hal, dimainkan oleh berbagai pihak, partai politik dan tokoh-tokoh di dalamnya. Politik memang pertarungan kekuasaan. Indonesia yang sedemikian kaya memang terlalu menggiurkan untuk tidak diperas dan dikuasai segelintir orang untuk kepentingan mereka. Lebih jauh sebetulnya ini juga bukan hanya kepentingan segelintir orang, dalam skala global, Indonesia juga jadi incaran banyak negara, karena negara ini sangat ditakuti kalau di suatu titik masyarakatnya cerdas, pemerintahannya benar dan kemandiriannya kuat. Indonesia bisa jadi salah satu kekuatan terbesar dunia. Negara yang kuat tentunya tidak disukai karena ga bisa diatur. Masih ingat waktu Indonesia menanda tangani perjanjian dengan IMF? Waktu itu pa Harto yang menanda-tanganinya. IMF turun tangan untuk menolong Indonesia. Menolong itu bahasa diplomatisnya - di sisi geo politis, langkah-langkah Indonesia setelah itu ada di dalam kendali IMF - sampai hutang itu bisa dilunasi. Kira-kira seperti itulah gambarannya.

Saat ini negara-negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, Negara-negara Eropa sedang kesulitan - sudah lepas dari masa kejayaan mereka. Pandemi dan perang di Rusia berdampak sangat besar buat negara-negara tersebut. Banyak berita bahwa dana asing masuk untuk mempengaruhi jalannya pemilu di Indonesia. PPATK sempat menangkap itu - tapi toh ga ada kelanjutannya. Ga jelas keputusannya bagaimana. Seperti halnya berbagai pelanggaran pemilu dilaporkan kepada Bawaslu - tapi ga ada tindakan tegas. Semua seakan hanya pura-pura. Lembaganya ada, tapi seperti macan ompong ga punya nyali dan taringnya disembunyikan entah di mana. Semua sudah dirancang dan diatur demikian. Bahkan para peserta Pemilupun yang secara langsung berkepentingan ga bisa berbuat apa-apa. Apalagi kita masyarakat awam yang berada di lingkaran luar Pemilu... 

Hari ini putusan MK atas gugatan hari ini dibacakan. Seperti dugaan, hasilnya ya begitu-begitu saja. Saya ga mengerti, karena di dalam prosesnya, di dalam sesi-sesi persidangan seakan-akan MK bisa menjawab harapan masyarakat bahwa demokrasi dan penegakan hukum masih punya pijakan di Indonesia. Tapi ya semua seperti sandiwara belaka. Sandiwara yang menghabiskan trilyunan uang negara, yang semestinya jadi hak rakyat. Menyedihkan. Tapi itu ya perspektif saya. Orang-orang yang berada di 'seberang' tentunya merasa bahwa inilah demokrasi yang sesungguhnya. Padahal para dosen dan akademisi, para pakar hukum Tata Negara, pakar-pakar sekelas Romo Magnis sudah bersuara. Tapi ya sepertinya tidak ada gunanya. Karena semua ini hanya sandiwara. Sandiwara yang maaf, saya bilang menyebalkan. 

Tapi jangan-jangan memang inilah maksudnya, semua ini dibuat menyebalkan supaya masyarakat Indonesia yang kemampuan literasinya rendah, masih mudah dibodohi, juga dibius dengan sandiwara politik yang menyebalkan, membingungkan dan ga jelas maunya apa. Supaya apa? Supaya masyarakat jadi apatis. Apatis terhadap politik, padahal politik adalah ruang di mana kepentingan bangsa dan negara diperjuangkan dan semestinya dikelola dengan baik dan benar. 

Dan sepertinya ini berhasil. Bahkan hal ini juga terjadi pada saya. Akhirnya masyarakat jadi skeptis dan apatis terhadap perpolitikan. Dan orang-orang yang ingin mempertahankan kekuasaan untuk keuntungan pribadi dan kelompok bisa menjalankan agenda-agendanya dengan leluasa. Ini kan bahaya. Mereka bisa semakin leluasa mempermainkan uang negara, hak warga negara. 

Inilah inti tulisan ini. Sekedar mencatatkan keprihatinan saya soal ini, dan mudah-mudahan bisa menjadi kesadaran bersama. Salam.