Halo teman-teman yang budiman, tadi sore aku duduk di teras rumah bersama om ku. Angin sore bergerak malas, menyapu daun mangga yang bergoyang pelan. Percakapan kami ah, percakapan itu rasanya seperti menusuk lambat-lambat karena yang dibicarakan bukan sekadar hal remeh, melainkan suara. Ya suara, sesuatu yang mestinya milik semesta tiba-tiba dikurung di balik angka-angka, tarif, dan label bernama royalti.
Bayangkanlah kawan, lagu yang kau lantunkan dengan gitar butut di pinggir jalan dan sekadar pelipur lara, tiba-tiba bisa jadi barang dagangan. Kicau burung di kandang warung kopi pun katanya bisa ditarik iuran, seolah-olah burung itu sejak lahir telah menandatangani kontrak dengan perusahaan musik. Bahkan konon kabarnya, lagu kebangsaan kita sendiri Indonesia Raya tak luput dari daftar “yang harus bayar”.
Aku teringat kata-kata Sukarno, “Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuangan kalian lebih sulit karena melawan bangsa sendiri.” Dan sungguh, barangkali itulah yang sedang kita saksikan. Di negeri ini, suara yang mestinya bebas seperti udara perlahan dipenjara. Suara bukan lagi milik rakyat, melainkan saham, tanda tangan, dan rekening.
Tidakkah aneh, kawan? Sejak zaman nenek moyang, manusia bernyanyi di sawah untuk mengusir sepi, melantunkan tembang untuk meninabobokan bayi, atau bersenandung riang kala panen tiba. Tidak ada yang datang membawa kwitansi, tidak ada pula aparat yang bertanya: “Sudahkah kau bayar royalti pada pemilik nada itu?” Suara lahir bersama manusia, gratis dari rahim alam. Tapi kini suara mulai punah, bukan punah karena kita bisu melainkan karena setiap getarnya dililit oleh tali hukum yang membungkam.
Lalu apa jadinya negeri ini bila setiap nada harus berutang, bila tiap irama harus disewa? Apa kita mau suatu hari nanti, suara takbir di masjid pun dipatok harga? Apa kita harus takut bersiul di jalan, karena bisa dituntut melanggar hak cipta?
Ah kawan, beginilah nasib bangsa yang lebih lihai menghitung laba daripada menjaga kebebasan. Suara rakyat dipotong-potong jadi komoditas. Dan kita yang mestinya bernyanyi dengan merdeka, dipaksa bungkam oleh tagihan.
Maka izinkan aku menutup renungan ini dengan getir: barangkali benar, yang perlahan punah bukan hanya suara burung, bukan hanya lagu di warung, tetapi suara hati nurani bangsa itu sendiri.
