Seminggu terakhir ini, kesibukan saya terisi dengan persiapan akreditasi jenjang SMP - di tengah2 pekerjaan rutin lain yang juga berjalan. Saya bersyukur, rutinitas harian tetap berjalan di bawah pimpinan rekan-rekan KJ, sementara saya dan tim kecil akreditasi berusaha melakukan persiapan akreditasi semaksimal mungkin. Malam ini esai saya juga akan tentang akreditasi. Mungkin ga terlalu menarik, tapi setidaknya ini jadi bahan tulisan saya malam ini.

Akreditasi adalah program Kementrian untuk memastikan bahwa semua sekolah di Indonesia mendapatkan penilaian berkala terkait kualitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut. Sepanjang perjalanan Semi Palar kami sudah mengalami dua kali akreditasi jenjang SD, dan satu kali di jenjang SMP. 

Kali ini di bawah kepemimpinan mas Menteri, kami melihat ada perubahan besar dalam penyelenggaraan akreditasi. Keren banget lah. Ada banyak perbaikan. Acung jempol buat pak Menteri terkait reformasi akreditasi - di luar hal-hal lainnya yang sedang dibenahi juga.  

Lalu bagaimana ceritanya. Pertama-tama akreditasi tidak lagi bertumpu pada hal-hal yang sifatnya administratif. Kali ini akreditasi justru memfokuskan diri pada kinerja penyelenggaraan sekolah. Pertama kali kami melaksanakan akreditasi, ada 157 butir akreditasi yang harus disiapkan semua dokumen administrasinya. Istilahnya bukti fisik. Keseluruhannya mencakup 8 standar pendidikan. Menurut saya itu kelewatan, banget. Dan ga banyak gunanya. Apa korelasinya kualitas sebuah sekolah dengan kelengkapan dokumen-dokumen administratif? Dokumen, surat menyurat dan lain-nya kan hanya perangkat. Kalau sekolah dan guru harus menyiapkan sekian banyak perangkat administrasi lalu kapan guru2 punya waktu untuk mempersiapkan diri untuk proses pembelajaran? Tidak heran guru2 dan sekolah-sekolah di Indonesia tidak kreatif karena semuanya terbeban oleh administrasi. 

Dalam proses akreditasi kedua, 4 tahun yang lalu, butir2 akreditasi dikurangi menjadi hanya 119 butir. Masih sangat banyak. Tapi setidaknya banyak hal yang tumpang tindih yang sangat dikurangi. 

Kali ini akreditasi hanya menelaah 35 butir kinerja sekolah memfokuskan diri pada 4 standar pendidikan. Walaupun masih ada yang bertumpuk dan kurang esensial, saya kira ini sudah sebuah kemajuan besar. 

Menurut saya idealnya Badan Akreditasi Nasional bisa mereduksi butir2 akreditasi sampai hanya 20-25 butir saja. Semua yang esensial dan menentukan betul apa yang menjadi catatan penilaian kinerja sebuah sekolah. Memang praksis pendidikan - penyelenggaraan sebuah sekolah adalah sesuatu yang sangat kompleks, tapi kalau dipahami betul esensinya, kompleksitas itu tidak mesti menjadi rumit. Banyak hal bisa disederhanakan kalau kita mampu menemukan hal-hal esensinya. 

Yang kedua adalah bagaimana Akreditasi bisa mempertimbangkan juga keunikan masing-masing sekolah. Keberagaman situasi sekolah di Indonesia sangat tinggi. Tidak usah jauh-jauh, Semi Palar dan SDN Caringin yang hanya berjarak 200 meter, memiliki perbedaan yang sangat besar. Semua punya kendala dan potensinya masing-masing. Penilaian kualitas perlu dilihat dari konteks itu. Bagaimanapun, bagaimana bisa menstandarisasi sekolah di Papua dan di Jakarta. Tapi esensi pendidikan adalah bukan dari standarisasi / kesama-rataan penyelenggaraan pendidikan. Kalau perspektifnya ada di sana, saya pikir esensi pendidikan yang terdalam sudah gagal dipahami - dan sistem akreditasi akan gagal juga menjalankan fungsinya.  

Photo by Raquel Martínez on Unsplash