kecerdasan politik masyarakat Indonesia menurut saya belum memadai kalau tidak bisa dibilang rendah. Okelah, saya juga mengakui bahwa pengetahuan saya tentang politik juga sangat terbatas sehingga pada dasarnya saya selalu menghindari berhubungan dengan aparat karena pengalaman selama ini aparat adalah sosok yang intimidatif penuh kepalsuan dan cenderung lebih merugikan masyarakat daripada membantu. Ini memang pendapat pribadi yang sangat subjektif. Nah kembali ke kecerdasan politik, saya hanya ingin ngobrol dalam lingkupan yang kecil, misalnya hak dan kewajiban kita dalam memilih tokoh yang nantinya akan mewakili kita di parlemen.

Selama ini saya hampir dipastikan tidak pernah memilih mereka. Kenapa? saya tidak tahu sama sekali siapa mereka itu, bagaimana saya bisa diwakili oleh mereka jika dengan masyarakat tidak saling tahu menahu. Misalnya tiba-tiba ada tokoh yang berdomisili di ujung barat Indonesia kemudian mencalonkan diri di daerah saya di Bandung. Mana mungkin bisa dijadikan wakil? Itu contohnya dan praktik semacam ini berlangsung terus.

Kenapa para calon itu mencalonkan diri di daerah lain? Saya kira karena semata-mata untuk meningkatkan peluang mereka untuk terpilih. Partai sengaja menempatkan mereka di daerah-daerah tertentu. Nah konyolnya masyarakat yang tidak punya pengetahuan dan pendidikan politik yang cukup kemudian memilih calon itu. Mangkanya banyak artis hingga pelawak bisa jadi tokoh di parlemen karena pada dasarnya mereka "dikenal". Tapi sebagai apa? Tentunya sebagai artis atau pelawak. Ujung-ujungnya mereka jadi mahluk-mahluk maaf, bego, yang pura-pura mewakili masyarakat. Kerjaan mereka apa? Saya bisa pastikan nol besar. Karena mereka memang sama sekali tidak layak berada di sana. Ujung-ujungnya masyarakat yang dirugikan karena mereka sebetulnya adalah lawmaker tapi tidak punya kapabilitas di bidang itu. Ujung-ujungnya law yang mereka ciptakan adalah hasil dari tokoh-tokoh tertentu yang tentunya memiliki agenda. Misalnya peraturan buruh yang sudah disahkan lebih condong berpihak pada korporasi. Kenapa bisa begitu? Karena mayoritas para anggota parlemen yang mengambil suara tidak tahu apa-apa, mereka tidak memiliki kapabilitas sementara tokoh-tokoh yang lebih kompeten sudah "dibeli" oleh korporasi. Ini salah satu bentuk korupsi sebenarnya.

Praktik semacam ini memang terjadi di mana-mana. Di negara adidaya seperti Amerika pun sama. Orang-orang kongres banyak dilobi oleh korporasi, mereka juga kampanyenya dibiayai oleh korporasi sehingga sebetulnya mereka sudah "dimiliki" oleh korporasi.

Itu salah satu alasan mengapa saya begitu apatis dengan politik. Apakah suara masyarakt terwakili? Hahaha.. ini pertanyaan sederhana yang jawabannya mungkin masih diawang-awang. Lihat saja di Amerika, banyak di pertemuan townhouse dimana wakil rakyat bertemu dengan masyarakat berujung dengan hujatan oleh anggota masyarakat karena mereka kecewa suara mereka tidak didengar atau diwakili. Nah ini terjadi di Indonesia sehingga masyarakat turun ke jalan. Tidak ada jalur komunikasi yang jelas antara masyarakat dan wakilnya. Aspirasi masyarakat sulit disampaikan karena tidak memiliki mekanisme yang standar dan jelas. Ujung-ujungnya masyarakat frustrasi dan turun ke jalan. Jika tokoh parlemen menghimbau masyarakat menyampaikan aspirasinya dengan baik, pertanyaan saya melalui apa? Toh sebetulnya masyarakat sudah berupaya melalui jalur yang tidak resmi seperti sosial media misalnya. Tapi anggota parlemen yang jumlahnya lebih dari 500 itu bisa saja berdalih bahwa masalah itu bukan bagian dari tugas komisi mereka dan akhirnya saling lempar. Kacau!

Kondisi Indonesia lebih parah lagi sebab aparat keamanan seperti kepolisian juga tidak kompeten. Selama ini masyarakat merasa menjadi korban, kita dibully oleh oknum dan setelah sekian lama kita jadi muak. Lalu berakhir dengan kerusuhan seperti akhir-akhir ini terjadi.

Para aparat maupun wakil rakyat di parlemen lupa bahwa mereka digaji dari pajak yang ditarik dari masyarakat. Yang benar saja, masakan yang menggaji kemudian yang jadi korban? Nah ini permasalahan besar di tanah air.

Kenapa kondisi ini bisa terjadi? Sedikitnya masyarakat juga punya andil sebagai pihak yang bertanggungjawab. Yaitu memilih tokoh yang salah. Masakan kriminal kemanusiaan bisa jadi pemimpin? Masakan suara masyarakat diwakili oleh pelawak? Konyol sekali bukan?

Foto credit: imf.org